click image to preview
activate zoom
PENGUATAN WAWASAN TERHADAP PERAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
Rp 149.000| Stok | Pre Order |
| Kategori | Politik & Pemerintahan |
PENGUATAN WAWASAN TERHADAP PERAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
Judul :
PENGUATAN WAWASAN TERHADAP PERAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
Penulis :
Dewa Gede Swamitra Mahottama
Albet Novaldo
Ido Pranata Nainggolan
Ni Wayan Sesilyani
Ketut Anjaya Wilansa Wisna
Ketut Suryawan
Luqman Guntur Ridhwani
Ni Wayan Eka Pramanik Widya Puri
Ketut Putri Maharani
Ni Kadek Ayu Ariyani
Ukuran : 15,5 x 23
Tebal : 219 Halaman
Cover : Soft Cover
SINOPSIS
Undang-Undang 1945 pernah diamandemen sebanyak empat kali sejak 1999 sampai 2000, dan hal itu turut mengubah struktur lembaga negara di Indonesia. Sebelum amandemen, lembaga negara terdiri atas MPR, presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Kemudian setelah amandemen, struktur lembaga negara menjadi MPR, DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, MA, MK, dan BPK.
Lembaga negara ditinjau dari fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) ranah. Ranah tersebut berdasarkan kekuasaan yang ada, yaitu kekuasaan eksekutif atau pelaksana (administrator bestuurzorg), kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, serta kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. Selain itu menurut para ahli lembaga negara dibagi berdasarkan hierarkinya, yakni lembaga negara terdiri dari 3 (tiga) lapis. Lapis pertama disebut “Lembaga Tinggi Negara”, lapis kedua disebut “Lembaga Negara”, dan lapis ketiga disebut “Lembaga Daerah”, sehingga tidak ada lagi istilah “Lembaga Tertinggi Negara” dan “Lembaga Tinggi Negara” untuk memudahkan pengertian melalui 3 (tiga) lapis tersebut.
Lapis pertama lembaga negara dalam UUDNRI Tahun 1945 yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, MA, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lapis kedua lembaga negara yang mendapat kewenangan dari UUD (seperti KY, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Sentral, dan Menteri Negara) serta lembaga negara yang mendapat kewenangan dari UU (Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dll). Lapis ketiga merupakan organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari pembentuk peraturan di bawah UU (Komisi Hukum Nasional (KHN), Ombudsman, dll).
PENGUATAN WAWASAN TERHADAP PERAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 228 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : NAVAL DIPLOMACY : Eksplorasi Teoritis Dan Empiris Terhadap Strategi Dan Praktik Dalam Menghadapi Tantangan Global Penulis : Wahyu Kurniawan Fitriyan Rupito Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 181 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS “Diplomasi Angkatan Laut adalah tentang membangun jembatan bukan hanya menghadapi badai, itu tentang menghubungkan bangsa-bangsa bukan hanya… selengkapnya
Rp 111.000
Judul : Filsafat Politik: Refleksi Kritis atas Realitas Politik Indonesia Penulis : Muhammad Habibi Ukuran : 14 x 20 Tebal : 311 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku… selengkapnya
Rp 150.500
Judul : HEALTH SECURITY INDONESIA Ketahanan Kesehatan Sebagai Pilar Negara Penulis : Kolonel Laut (Purn) Dr. Drg. Sugeng Winarno, Sp. Perio., M.K.M. Ukuran : 15 x 23 Tebal : 271 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengupas secara komprehensif bagaimana Indonesia perlu membangun arsitektur ketahanan kesehatan nasional yang tidak lagi bertumpu pada pola… selengkapnya
Rp 201.000
Judul : ANTOLOGI WASBANG : “Kumpulan Artikel Wawasan Kebangsaan Populer” Penulis : Ajat Sudrajat, S.Sos.I., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 243 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku “Antologi Wasbang : Kumpulan Artikel Wawasan Kebangsaan Populer” yang disusun oleh Ajat Sudrajat, praktisi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Buku ini menawarkan tinjauan… selengkapnya
Rp 116.500
Judul : Negara dan Bangsa : Pokok-Pokok Pikiran Jilid II Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 340 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Penulisan buku ini satu sisi tidak dapat dilepaskan dari luapan pemikiran penulis. Bahkan merupakan… selengkapnya
Rp 165.000
Judul : KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI POLITIK Penulis : Tera Triyantara HRN, S.Sos., M.Si. Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 94 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku “Komunikasi dan Administrasi Politik” mengupas tuntas dinamika interaksi antara komunikasi dan struktur administrasi dalam konteks politik. Penulis menjelaskan bagaimana komunikasi efektif menjadi kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Kiai Politik: Kiprah dalam Sejarah Kontestasi Politik Lokal Era Reformasi Penulis : Ali Topan, M.Hum. Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 167 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Kiai, sebagai tokoh agama dan pemimpin spiritual dalam tradisi Islam, memiliki peran penting dan strategis bagi kehidupan masyarakat Madura, keberadaannya dihormati, disegani, dan… selengkapnya
Rp 78.500
Judul : Melayani Tanpa Jarak: Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Model Pelayanan Publik Proaktif Penulis : Dr. Deddy Dharma Putra Situmorang, S.E., M.Si. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 188 hal Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini membedah transformasi tata kelola administrasi kependudukan di wilayah dengan kompleksitas geografis, menggeser paradigma birokrasi… selengkapnya
Rp 118.000
Judul : BIROKRASI Penulis : Romy Hermawan Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 234 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Birokrasi merupakan fenomena sekaligus teori yang sering menjadi sorotan dalam dunia kepemerintahan, organisasi, dan administrasi. Buku ini memberikan perspektif yang seimbang terhadap birokrasi, mengupas konsep-konsep dasar, kritik terhadap teori klasik, hingga reformasi dan… selengkapnya
Rp 164.000
Judul : Daerah Khusus dan Daerah Istimewa dalam Tata Pemerintahan Indonesia Penulis : Indah Harlina Ukuran : 15 x 23 Tebal : 70 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Daerah Khusus dan Daerah Istimewa dalam Tata Pemerintahan mengulas secara umum kedudukan dan peran strategis Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pembahasan… selengkapnya
Rp 80.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.